Beranda Berita Terkini Menparekraf Harapkan Wisatawan Mancanegara Tidak Ragu Untuk Berkunjung ke Indonesia

Menparekraf Harapkan Wisatawan Mancanegara Tidak Ragu Untuk Berkunjung ke Indonesia

Swarabobar.com – Menparekraf Sandiaga Uno meminta para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (wisman) tidak ragu berkunjung ke Indonesia, hal ini disampaikan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.

“Pemerintah RI tetap berpedoman bahwa ranah privat masyarakat termasuk wisatawan akan tetap terjamin sehingga kenyamanan dan keamanan ranah pribadi wisatawan selama berwisata di Indonesia senantiasa dijaga,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Industri perhotelan, kata dia, telah diberi pengarahan dan pihaknya akan memfasilitasi segala potensi kesalahpahaman.

Baca Juga :  Sudah Satu Pekan Pencoblosan, Aan Triana Masih Menjawarai Posisi Tertinggi Raihan Suara di Dapil 5 (Lima)

“Pihak hotel dipastikan selalu menggaransi kerahasiaan data-data wisatawan yang menginap,” jelasnya.

Saat ini pemerintah bersama semua pihak terkait sedang menyusun aturan detail dan SOP aktivitas wisata yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Di samping itu, sosialisasi terus dilakukan tidak hanya ke kalangan pariwisata namun juga ke wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara agar tidak terjadi salah tafsir atau kesalahpahaman terhadap KUHP ini.

Lebih lanjut, Sandiaga juga mengatakan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi terhadap UU yang baru akan efektif berlaku pada 3 tahun lagi yaitu tahun 2025 mendatang, terutama terhadap negara-negara pasar wisatawan mancanegara, sehingga tidak wisatawan ini ragu berkunjung ke Indonesia.

Baca Juga :  Sudah Satu Pekan Pencoblosan, Aan Triana Masih Menjawarai Posisi Tertinggi Raihan Suara di Dapil 5 (Lima)

“Industri pariwisata sangat menghormati hal-hal bersifat pribadi yang dilakukan dengan bertanggung jawab,” tambahnya.

Kemudian, terkait dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, Memparekraf mengatakan, hal ini merupakan perwujudan terhadap berjalannya sistem negara yang konstitusional yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat Indonesia, kemudian regulasi tersebut baru akan berlaku 3 tahun setelah disahkan.

“Sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu. Ancaman hukuman baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan,” tambahnya.

Baca Juga :  Sudah Satu Pekan Pencoblosan, Aan Triana Masih Menjawarai Posisi Tertinggi Raihan Suara di Dapil 5 (Lima)

Aturan RKUHP mengatur pihak yang dapat mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, sedangkan bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah orang tua atau anaknya.

Sehingga, tanpa adanya pengaduan oleh orang yang sah secara hukum, maka tidak ada pihak yang berhak melakukan tindakan hukum. (Antara)

Artikulli paraprakKapolri Listyo Sigit Cek Media Center Peliputan Akad Nikah Kaesang-Erina
Artikulli tjetërBPBD Sleman Mulai Distrisibusikan Bantuan Untuk Korban Bencana Cianjur