Beranda Berita Terkini Pentingnya Menata Ulang Sistem Perwakilan Rakyat

Pentingnya Menata Ulang Sistem Perwakilan Rakyat

Swarabobar.com- Sebagai sebuah Negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia terus berupaya memperbaiki mekanisme demokrasi dalam praktek bernegaranya, tak terkecuali sistem perwakilan yang terus mengalami perubahan kearah perbaikan, hal itu ditandai pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto, yang telah membawa dampak pada pemulihan hak – hak politik masyarakat yang selama era Soeharto tergerus. Perubahan rezim ini disambut secara baik dengan munculnya 150 partai baru, yang menjadi penanda bangkitnya ruang demokrasi yang selama ini terkungkung. Meski pada akhirnya hanya 48 partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu yang pertama di era reformasi, setidaknya dari titik inilah harapan perkembangan demokrasi kita dimulai. Karena, sebelumnya pada era soeharto perkembangan partai politik sangat dibatasi, difusikan hanya menjadi tiga partai politik dan eksekutif memiliki peran yang sangat dominan, bahkan hingga mampu mendikte peran legislatif saat itu. Barulah, di era reformasi keseimbangan antara peran eksekutif dan legislatif perlahan menuju titik temunya, terutama sejak amandeman UUD 1945 yang telah membawa tatanan baru dalam system checks and balance terkait pola hubungan eksekutif dan legislatif.

Memasuki tahun 2004 Indonesia mengalami perubahan yang lebih besar lagi, dimana Anggota Legislatif dan eksekutif (presiden dan wakil presiden) sama – sama dipilih langsung oleh masyarakat dan munculnya lembaga baru yaitu dewan perwakilan daerah (DPD) yang memberi perubahan dalam sistem perwakilan di Indonesia dari bentuk unicameral menjadi bikameral, Jika DPR dipilih secara langsung melalui partai politik, maka anggota DPD dipilih langsung secara perseorangan. Artinya secara prosuderal bisa dikatakan Indonesia semakin memiliki system yang membawa arah demokrasi menjadi lebih baik. Walaupun dalam kenyataanya tidak selalu berbading lurus dengan kualitas demokrasi Indonesia saat ini, Karena dalam prakteknya masih masih banyak yang menjadi catatan dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Tingginya politik uang, belum maksimalnya kinerja legislative dan masih minimnya peran DPD,  menjadi catatan demokrasi kita, khususnya catatan dalam system perwakilan kita.

 Sistem Perwakilan

Perwakilan (representation) adalah sebuah konsep dimana suatu kelompok diberikan kewenangan dengan kemampuannya untuk mewakili dalam hal ini berbicara dan bertindak atas suatu kelompok yang lebih besar. Di sebuah Negara modern perlu dibentuk lembaga perwakilan yang dikenal dengan lembaga legislatife. Sebagai sebuah lembaga perwakilan, legislatif menampung dan membahas apa yang menjadi kepentingan masyarakat banyak agar bisa dipenuhi. Dalam teori perwakilan terdapat dua sistem utama parlemen yang dipakai dalam suatu negara, yaitu sistem unikameral (unicameralism ) dan sistem bikameral (bicameralism). Sistem unikameral menempatkan kekuasaan terpusat dan terfokus pada salah satu unit kekuasaan, sedangkan sistem bicameral menempatkan kekuasaan dalam Lembaga perwakilan pada dua kamar yang berbeda. Istilah lebih tekhnis disebut dengan kekuasaan di majelis rendah (lower house) di satu pihak dan kekuasaan di majelis tinggi (upper house) di pihak lain. Indonesia sendiri menganut system bicameral dengan memiliki lembaga legislatif dikenal dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)  yang juga menjadi bagian dari MPR, di era sebelumnya dikenal utusan daerah dan wakil golongan yang sebagian anggotanya diangkat oleh presiden, namun sejak amandemen Konstitusi yang ke-3 Indonesia memiliki DPD yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu 2004.

Checks and Balances

Dalam Sistem Perwakilan kita, rasanya perlu diamati kembali pola hubungan antara DPR dan DPD, dalam hal ini sistem checks and balances. Yaitu mekanisme saling mengontrol, mengawasi dan mengisi antar lembaga negara, khususnya di internal lembaga legislatif yaitu antara DPR dan DPD. Sistem ini sangat penting diterapkan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun institusi dan menghindari terpusatnya kekuasaan, baik di tangan eksekutif, legislatif maupun  yudikatif. Hal ini sangat diperlukan agar institusi tersebut memiliki kompetisi yang sehat, tidak saling menjatuhkan dan terhidar munculnya kekuatan yang dominan. Karena dalam konteks Demokrasi Indonesia, kita membutuhkan sistem perwakilan yang efektif dan bisa saling beradaftasi melalui kinerja DPR dan DPD yang lebih profesional, khususnya untuk mendorong pemerintahan yang baik dengan terciptanya mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Problemnya, jika kita lihat sejarahnya hubungan keduanya tidak senantiasa berjalan ideal dan kurang harmonis. Besarnya kewenangan yang dimiliki DPR dan kecilnya kekuasaan DPD membuat relasi antar keduanya timpang dan tak setara. Keberadaan DPD relatif tidak berfungsi, seperti ada namun tak terasa kehadiranya.

Dalam Konteks menata ulang sistem perwakilan kita, perlu dibangun sistem parlementer dua kamar (bicameral) yang substantif antara DPR dan DPD yang kekuasaannya bukan saja setara tetapi juga bisa saling imbang saling kontrol satu sama lain, sehingga mekanisme checks and balances antara kedua lembaga ini bisa terwujud. Salah satunya dengan dirumuskannya sistem bikameral yang lebih kuat dalam konstitusi, diharapkan nantinya akan memperkuat kewenangan DPD. Mengingat, Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, memiliki kondisi geografis dan wilayah yang sangat luas , etnis yang beragam dengan membawa kepentingan yang berbeda-beda. Seharusnya, wewenang DPD yang mewakili daerah  lebih besar. Dengan demikian, jika DPD diberi wewenang yang masih jauh dari DPR, maka tujuan untuk menghasilkan checks and balances sulit untuk tercapai. Terakhir, harapannya dalam upaya memperbaiki system perwakilan kita, diperlukan amandemen kembali terhadap UUD 1945, setidaknya pasal mengenai DPD sekurang-kurangnya harus memberi wewenang untuk membahas dan ikut memutuskan mengenai seluruh RUU yang dibahas di DPR. ( Januari Aquarta, Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta)

 

 

 

 

Artikulli paraprakAnis Baswedan Resmi Akhiri Masa Jabatan Gubernur DKI Jakarta
Artikulli tjetërHeru Budi Hartono Resmi Menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta