Beranda Berita Terkini Budi Gunawan Sodorkan 6 Kesepakatan, Pengacara Gubernur Papua : Lukas Bonyok Hadapi...

Budi Gunawan Sodorkan 6 Kesepakatan, Pengacara Gubernur Papua : Lukas Bonyok Hadapi 14 Bintang Polisi

 

Jakarta. Swarabobar.comStefanus Roy Rening, Kuasa Hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa kliennya babak belur lantaran harus berhadapan dengan empat jendral polisi.

Dimana, Stefanus menduga bahwa perkara yang menjerar kliennya saat hanyalah akal-akalan politisasi oleh pejabat Polisi guna mengambil alih kekuasaan Lukas Enembe.

Dugaan tersebut lantaran berdasarkan kejadian yang jauh sebelum Lukas ditetapkan sebagai tersangka dugaan atas gratifikasi dan penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus).

“Lukas ini bonyok karena berhadapan dengan jenderal-jenderal polisi. Pak Lukas berhadapan dengan 14 bintang polisi,” ungkap Stefanus seperti dilansir dari Gatra.com Kamis, (29/09/2022).

Adapun maksud dari 14 bintang polisi, kata Stefanus menjabarkan bahwa itu adalah dua orang jenderal bintang empat, dan dua orang jenderal bintang tiga. Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tito Karnavian hingga Budi Gunawan disebut-sebut dalam kejadian yang diduga sebagai upaya politis untuk mendepak kekuasaan Lukas Enembe di tanah Papua.

“Untuk memperkuat argumentasi bahwa telah terjadi politisasi dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta sebelumnya,” kata Roy.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa pada tahun 2017 lalu, ada perjumpaan Lukas dengan Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan Komjen Polisi Paulus Waterpauw sebagai mantan Kapolda Papua di rumah Budi Gunawan. Kata dia.

Selain itu, Dia menyebut bahwa Budi Gunawan menyodorkan surat pernyataan yang berisi 6 kesepakatan kepada Lukas Enembe. Salah satunya yaitu meminta Lukas menerima Irjen Paulus Waterpauw sebagai wakil Gubernur untuk mendampingi Lukas pada Pilkada 2018.

Namun, pada akhirnya, Paulus Waterpauw gagal menjadi calon Wakil Gubernur pada pilkada 2018 mendampingi Lukas Enembe dikarenakan yang bersangkutan tidak mendapatkan dukungan partai politik. “Karena koalisi partai pada waktu itu menginginkan Lukas Enembe dan Klemen Tinal melanjutkan kepemimpinan Papua pada periode tahun 2018-2023,” Ungkapnya.

Bahkan tidak berhenti di situ, dia pun menduga upaya Tito Karnavian memaksakan kehendak agar Komjen Pol Paulus Waterpauw mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Papua pasca wafatnya Klemen Tinal. Menurut catatan Roy, hal tersebut terjadi pada 10 Desember 2021 di Hotel Subi, Abepura.

Dimana Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM, serta Bahlil Lahadalia diketahui juga datang secara khusus menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, dengan agenda meminta secara khusus agar Gubernur Lukas Enembe dapat menerima Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal.

“Namun Komjend Pol (Purn) Paulus Waterpauw ternyata tidak mendapatkan dukungan dari 9 partai politik pengusung Gubernur Lukas Enembe,” sebutnya.

Atas dasar itulah, Kuasa Hukum orang nomor satu di tanah Papua mempertanyakan alasan Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat langsung dalam mengisi jabatan Wakil Gubenur Papua.

Dugaan Roy mengarah pada upaya Tito dalam menjalankan agenda politik oknum-oknum tertentu termasuk partai politik tertentu yang sedang berkuasa dalam rezim Presiden Jokowi. KPK diperalat untuk mencapai kekuasaan politik tanpa melalui pemilihan umum.

“Tujuan akhir dari itu, tentu ada upaya sistematis untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam Papua untuk kepentingan oknum-oknum di pemerintahan Presiden Jokowi,” Tukasnya.

Artikulli paraprakTagih Janji Pemkab Bogor Soal Huntap,Para Kades Sekecamatan Sukajaya Curhat Pada Dewan 
Artikulli tjetërMasyarakat Adat Kembu Wanui Kasuwi di Kabupaten Tolikara, Bantah Pengakuan Lukas Enembe Memiliki Tambang Emas