Beranda Berita Terkini Wujud Komitmen Kapolri, Polri Jatuhkan Sanksi PTDH ke AKBP Raden Brotoseno

Wujud Komitmen Kapolri, Polri Jatuhkan Sanksi PTDH ke AKBP Raden Brotoseno

 

Bogor, Swarabobar.com, – Sidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali (KKEP PK) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.

 

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, putusan itu berdasarkan sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

 

“Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (14/7).

Baca Juga :  Digdaya di Dapil Lima : Aan Triana dan Firmansyah Berpeluang Lolos dengan Torehan Suara Gemilang

 

Nurul memaparkan, nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT/KKEP PK/1/VII/2022. Nantinya, putusan tersebut akan diserahkan kepada SSDM Polri untuk ditindaklanjuti.

 

“Akan dikirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya masih berproses,” ujar Nurul.

Baca Juga :  Perjalanan Samsul Hidayat Menuju DPRD Provinsi Jabar Melenggang Mulus Bersama Golkar

 

Sidang KKEP itu sendiri berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.

 

Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Baca Juga :  Sudah Satu Pekan Pencoblosan, Aan Triana Masih Menjawarai Posisi Tertinggi Raihan Suara di Dapil 5 (Lima)

 

Jauh sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno. Ia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.

 

Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. (Nick/Arya)

Artikulli paraprakKuasa Hukum Mardani Telah Layangkan Surat Ke KPK, Pinta Semua Pihak Hormati Pra peradilan Sedang Berlangsung.
Artikulli tjetërTuntutan Jalur Tambang, Masyarakat dan Ormas Parungpanjang Turun Ke Jalan